“Kita punya visi Kaltim Berani untuk Berdaulat yang artinya minimal kita harus berdaulat tentang ketahanan pangan,” ucapnya.
Menurutnya, saat ini Kaltim telah memiliki sebanyak 85 BPP yang tersebar di kabupaten dan kota di daerah itu.
“Andai masing masing BPP bisa menanam 5 hektare cabai atau sayur. Maka kita bisa mengurangi ketergantungan dari Sulawesi,” katanya.
Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan instansi terkait harus segera membuat program untuk memproduksi pangan dan jangan hanya sibuk persoalan distribusi.
“Karena kalau tersendat itu biasa akan menyebabkan terjadi inflasi,” katanya.
Kemudian, Akmal mengingatkan kepada instansi pertanian untuk tidak hanya fokus menanam padi. Tetapi harus bisa mentransformasi ke pangan lain, seperti jagung atau singkong.
“Dua komoditi itu sampai sejauh ini juga dikirim dari Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya pemanfaatan 85 BPP. Agar memulai melakukan kegiatan penanaman.
“BPP harus memulai dulu agar menjadi contoh, sekaligus penggerak,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana mengatakan rakor bertujuan mengevaluasi kinerja dinas/instansi yang membidangi pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura.
Selain itu, banyak persoalan yang harus dicarikan solusi dengan kabupaten dan kota terkait pembangunan dan pengembangan sektor pertanian.
“Karena dari data lima tahun terakhir, kegiatan ketahanan pangan mengalami penurunan,” ucapnya.