Samarinda – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Akmal Malik untuk masa jabatan kedua sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (7/10). Perpanjangan masa jabatan ini diberikan usai jabatan pertama Akmal berakhir pada 2 Oktober 2024.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Mendagri atas kepercayaan yang diberikan untuk memperpanjang masa jabatan saya sebagai Penjabat Gubernur Kaltim,” ungkap Akmal Malik dalam rekaman wawancara yang diterima di Samarinda.
Keputusan Presiden Joko Widodo, atas rekomendasi Mendagri, untuk kembali menunjuk Akmal sebagai Penjabat Gubernur bertujuan memastikan kesinambungan pemerintahan di Kaltim, terutama dalam menghadapi momen krusial menjelang Pilkada 2024.
Pesan Presiden Jokowi kepada Penjabat Gubernur Kaltim
Akmal menuturkan, Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian menitipkan dua pesan utama untuk masa jabatan keduanya. Pertama, menjaga stabilitas daerah dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Presiden berpesan agar pembangunan IKN berjalan lancar dengan dukungan penuh dari semua pihak. Termasuk koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota di sekitar IKN,” ujar Akmal.
Tak hanya soal infrastruktur, Presiden juga menekankan pentingnya pembangunan sosial dan budaya masyarakat sekitar agar tidak terjadi ketimpangan sosial akibat percepatan pembangunan IKN. Menurut Akmal, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari fisik, tetapi juga kualitas hidup manusia.
Pesan kedua dari Presiden adalah memastikan Pilkada Serentak 2024 di Kaltim berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Presiden berharap Pilkada berjalan lancar, dan kami optimistis bisa mengawal proses ini hingga selesai. Sehingga gubernur terpilih dapat dilantik pada Februari 2025,” tegas Akmal.
Pilkada 2024 di Kaltim Berjalan Baik, Potensi Kerawanan Dipantau
Akmal menjelaskan, tahapan Pilkada di Kaltim sejauh ini berjalan dengan baik. KPU telah menetapkan daftar pemilih, dan pasangan calon untuk provinsi dan kabupaten/kota juga telah ditetapkan. Deklarasi damai pun telah dilakukan untuk menjaga kondusivitas.
Namun, Akmal tetap mengingatkan potensi kerawanan, terutama terkait logistik dan partisipasi pemilih. Ia menyoroti luasnya wilayah Kaltim sebagai salah satu tantangan utama yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan Pilkada.
“Kita harus tetap waspada, wilayah Kaltim yang luas menjadi tantangan dalam memastikan logistik dan partisipasi pemilih terjaga dengan baik,” tuturnya.