“Proyek-proyek ini bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi, meningkatkan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, stabilitas harga dan pasokan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kaltim,” ucap Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim Heny Purwaningsih di Samarinda, Kaltim, (27/1/2024).
Disperindagkop Siapkan Kawasan Industri
Menurutnya, kelima proyek tersebut adalah penyiapan kawasan industri, pembangunan rumah produksi bersama (RPB), pembentukan pusat distribusi, pengembangan koperasi modern, dan digitalisasi UKM.
Penyiapan kawasan industri dilakukan untuk mempercepat hilirisasi komoditas unggulan Kaltim. Seperti minyak sawit, batu bara, gas, dan mineral, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
“Ada tiga kawasan industri yang menjadi prioritas. Yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur, Kawasan Perindustrian Integrasi (KPI) Kariangau di Balikpapan, dan KPI Buluminung di Penajam Paser Utara,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa Disperindagkop dan UKM Kaltim berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim untuk mengusulkan dukungan percepatan penyiapan kawasan-kawasan tersebut. Baik terkait infrastruktur, fasilitas, maupun dokumen perencanaan teknis.
“Selain itu, kami juga bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk terus melakukan pendataan terkait kesiapan lahan investasi di masing-masing daerah,” ujarnya.
Pembangunan RPB
Sementara itu, pembangunan RPB merupakan bentuk implementasi transformasi ekonomi dan hilirisasi komoditas unggulan Kaltim berbasis ekonomi kerakyatan.
RPB akan menjadi tempat bagi pelaku usaha, khususnya UKM, untuk mengolah komoditas menjadi produk bernilai tinggi.
“Beberapa komoditas unggulan Kaltim yang berpotensi untuk dibentuk hilirisasi melalui RPB adalah crude palm oil (CPO), kakao, rumput laut, pisang, aren, dan lain-lain. Tahun 2024 ini masih dalam proses penyusunan kajian. Tahun 2025 pembangunan, dan tahun 2026 tahap operasional,” paparnya.
Disperindagkop Membentuk Pusat Distribusi
Heny juga mengungkapkan bahwa pembentukan pusat distribusi bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat Kaltim, yang sebagian besar masih harus suplai dari luar daerah. Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan inflasi akibat gangguan pasokan.
“Dengan adanya pusat distribusi, diharapkan pasokan ke Kaltim dapat dikelola dan diupayakan lebih maksimal oleh Badan Pengelolaan Pusat Distribusi,” katanya lagi.
Untuk tahun 2024, pihaknya akan memulai dengan pembentukan Toko Penyeimbang di Samarinda. Sebagai konsep kecil dari pusat distribusi yang ditargetkan akan terbentuk tahun 2025 dan dioperasionalkan tahun 2026.
Pengembangan Koperasi Modern
Selanjutnya, pengembangan koperasi modern untuk mengarahkan koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha berbasis ekonomi kerakyatan. Agar dapat terkelola secara kekinian dan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya.
“Ada lima pendekatan yang kami lakukan. Yaitu fasilitasi pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan pemasaran, amalgamasi (penggabungan), pengembangan usaha, dan koperasi multi pihak,” sebutnya.
Saat ini, pihaknya sedang mendata koperasi yang akan didampingi menjadi koperasi modern. Juga melakukan koordinasi intens dengan Kementerian Koperasi terkait program kegiatan pusat yang dapat tersinkron dengan provinsi dalam penciptaan koperasi modern ini,” tuturnya.
Digitalisasi UKM
Terakhir, digitalisasi UKM dilakukan sejalan dengan era digital. Juga mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Disperindagkop dan UKM Kaltim melakukan upaya untuk mendampingi UKM masuk ke e-katalog maupun ke marketplace. Sehingga para UKM mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Tahun 2024 ini, kami juga akan memfasilitasi pelaksanaan business matching para UKM dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim. Sehingga hotel dan restoran di Kaltim menggunakan produk UKM dalam proses bisnis,” tutupnya.