Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan program pendidikan dan layanan publik gratis bertajuk “Gratispol” pada Senin (21/4/2025), dan disambut dukungan penuh dari kalangan legislatif, khususnya Fraksi PKS DPRD Kaltim.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyebut kehadiran Gratispol sebagai angin segar bagi masyarakat. Namun di balik euforia peluncuran, ia menggarisbawahi pentingnya peran pengawasan dari legislatif agar implementasi program berjalan sesuai harapan rakyat.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi siap melaksanakan program yang menjangkau kepentingan dasar masyarakat. DPRD tentu akan mengawal realisasi kebijakan ini secara ketat,” ujarnya di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (22/4/2025).
Firnadi juga mengakui proses transisi menuju pelaksanaan Gratispol sempat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama karena minimnya informasi teknis di awal. Namun kini, setelah diluncurkan secara resmi, arah program mulai dipahami publik.
Dalam hal anggaran, Firnadi menegaskan DPRD turut berperan besar melalui persetujuan alokasi dana sebesar Rp750 miliar dalam APBD 2025 untuk program ini. Ia menyebut langkah tersebut bukan hal mudah, mengingat kebutuhan belanja daerah yang luas dan beragam.
“Jangan kira ini keputusan ringan. Tapi kami di DPRD berpikir jangka panjang. Pendidikan adalah investasi masa depan,” tegasnya.
Dukungan legislatif juga akan terus berlanjut saat Gratispol dikembangkan tahun depan. Rencana peningkatan anggaran hingga Rp2,1 triliun dalam APBD 2026 akan menjadi sorotan utama dalam pembahasan dewan.
Tak hanya pendidikan gratis, program ini juga mencakup beasiswa penuh bagi mahasiswa D3 hingga S3, bantuan perlengkapan sekolah, hingga subsidi biaya kuliah bagi mahasiswa di luar daerah.
DPRD, menurut Firnadi, akan memastikan bahwa proses seleksi dan penyaluran bantuan dilakukan secara adil dan transparan.
Firnadi berharap agar ke depan koordinasi antara eksekutif dan legislatif semakin erat, terutama dalam pengawasan program-program strategis seperti Gratispol.
Ia menyebut, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur seberapa serius pemerintah daerah—baik eksekutif maupun legislatif—dalam membangun masa depan Kalimantan Timur.