Jakarta – Pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI oleh Gubernur Pramono Anung, Rabu (7/8/2025) diduga diwarnai praktik kecurangan.
Informasi yang beredar menyebut salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta berinisial MM berkolaborasi meloloskan sekitar 20 orang pejabat yang merupakan orang dekat mereka.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah surat resmi, di antaranya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Secara resmi, pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses evaluasi dan seleksi dilakukan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemprov DKI menyebut pejabat yang dilantik adalah hasil seleksi berbasis integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan masyarakat.
Namun, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkapkan kepada wartawan bahwa IM dan MM diduga memainkan proses seleksi.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI yang berinisial IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM, agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari akan hal itu,” kata SW, Senin (11/8/2025).
SW mengaku mendapatkan informasi tersebut dari empat kader PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD DKI berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Menurutnya, langkah IM merupakan arahan dari kekasihnya berinisial DDY dan tangan kanannya yang berinisial HMT.
SW menuturkan, IM ditugaskan oleh DDY untuk bekerja sama dengan Sekda MM demi menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis, sehingga proyek dapat diatur bersama HMT sebagai operator. IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur paket pekerjaan.
HMT, yang merupakan orang dekat DDY, diduga sering mendampingi staf Gubernur DKI berinisial UDN dan WSN mengunjungi ruangan Sekda MM. SW juga menuding IM bersama DDY memiliki kedekatan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini, dan memanfaatkannya untuk menekan pejabat di Pemprov DKI.
“IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta, dan kontraktor ke ruangannya untuk mengatur proyek,” ujarnya.
SW memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar lebih waspada dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV yang direncanakan berikutnya. Ia menduga kelompok yang sama akan kembali bermain, khususnya untuk jabatan camat, lurah, dan posisi strategis di dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon 3 dan eselon 4. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, serta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali terkait dugaan tersebut.