Hal tersebut merujuk Surat Edaran (SE) Wali Kota Balikpapan tentang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran atau pom mini tertanggal 4 Januari 2024 Nomor 100/0199/Pem.
Budi menuturkan terbitnya SE tersebut atas tindak lanjut pertemuan antara Pemkot, Pertamina dan Pengurus Aliansi Penjual Eceran Minyak (APEM) Balikpapan Kalimantan, beberapa waktu lalu.
Lanjutnya, SE itu sebagai turunan jangka pendek dari ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Trantibum Pasal 19a. Mengingat dengan adanya Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS dengan Kode KBLI 47892. Dikhawatirkan populasi penjual BBM eceran semakin marak di Balikpapan.
Berdasarkan data, Pom Mini per Desember 2023 berjumlah 362 unit. Jumlah itu tidak menutup kemungkinan akan bertambah signifikan.
Adapun batas waktu yang bagi mereka untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam SE sampai akhir Maret dan April 2024. Seterusnya akan dilakukan penutupan/penertiban khususnya yang berada di jalan protokol, jalur perdagangan dan kawasan tertib lalu lintas.
“Saat ini lagi proses sosialisasi ke penjual BBM eceran. Rencana penertibannya pada April,” terangnya.
“Bagi yang punya izin Sistem OSS dan Izin IUN tidak ditertibkan. Karena klasifikasi Pertamina itu jatuhnya ke Pertashop,” sambungnya.
Meski demikian, ia membantah pom mini harus ganti dengan Pertashop. Sebab pom mini ini hanya penamaannya saja.
“Sebenarnya dalam artian inikan Pertashop sama aja itu. Tapi ada aturan mainnya yang ada di IUN,” tutupnya.