Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang, Agusriansyah Ridwan menegaskan pentingnya sikap netral Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menyikapi polemik status Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.
Menurut Agusriansyah, sebagai negara hukum, penyelesaian persoalan harus mengedepankan aturan yang berlaku. Ia menilai peran Pemprov seharusnya menjadi mediator yang bijak, profesional, dan proporsional demi meredakan ketegangan antarwilayah.
“Dengarkan baik-baik kedua belah pihak secara profesional dan proporsional. Tidak perlu memberi komentar berlebihan di luar konteks substansi persoalan, supaya terlihat netral dalam menyelesaikan masalah,” ujar Agusriansyah, yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Senin (11/8/2025).
Secara yuridis dan de facto, lanjutnya, Kampung Sidrap merupakan bagian sah dari wilayah Kutai Timur. Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan penyelesaian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkeadilan, dan keberlanjutan. Identitas kependudukan warga yang tinggal di wilayah tersebut, menurutnya, tidak perlu dipersoalkan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan agar mediator tidak terjebak dalam politisasi kepentingan pihak tertentu. Hal tersebut, kata ia, berpotensi memicu konflik horizontal yang berkepanjangan.
“Substansi keberadaan Pemprov adalah menciptakan perdamaian dan membuat terang persoalan, bukan memposisikan diri sebagai pengambil keputusan dalam memberikan argumentasi,” tegasnya.
Agusriansyah memaparkan, landasan hukum yang memperkuat posisi Kutai Timur di antaranya Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Batas Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang yang menetapkan Sidrap sebagai bagian Kutai Timur, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Bontang yang tidak mencantumkan Sidrap dalam wilayah Bontang, serta Putusan Mahkamah Agung Tahun 2024 yang menolak gugatan Pemerintah Kota Bontang terhadap Permendagri tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga penentuan batas wilayah harus berdasarkan aturan tertulis dan putusan lembaga berwenang.
Dengan landasan tersebut, ia berharap Pemprov Kaltim dapat memfasilitasi dialog produktif antara kedua pihak tanpa berpihak pada salah satu.
“Mari selesaikan masalah ini dengan bijak demi kepentingan masyarakat, tanpa menambah ketegangan politik,” pungkasnya.